TIPIKOR UU No.31 tahun1999 jo UU No.20 tahun 2001

Kamis, 9 Februari 2012

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999, dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (UU ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana korupsi). Adapun tujuan dengan di Undangkannya UU Korupsi ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

1.      Mengkaji menurut format dan isi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

a.      Pengertian

Di dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

·         Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

·         Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999)

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

·         berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

·         berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 )

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Yang berbunyi sebagai berikut :

·         Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur -unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 ).

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik ,penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank).

b.      Pembuktian Terbalik

Undang-undang ini juga mengatur penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. (sesuai dengan pasal 28 dan Pasal 37)

c.       Peran Serta Masyarakat

Undang-undang ini juga memberikan peran serta masyarakat dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta diberikan perlindungan hukum dan penghargaan setinggi-tingginya oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 41 UU ini dan Pasal 102, 103 KUHAP).

Dari uraian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif sebagai wahana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dilengkapi berbagai macam ketentuan pidana yang perbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, adapun berbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Nomor	Ancaman Pidana	UU 7/1971	UU 31/1999	Pasal
				UU 7/1971	UU 31/1999
1	Ancaman pidana maksimal	·  Seumur hidup ·  atau pidana penjara 20 th	pidana mati	Ps 28, 29, 30, 31, 32.	Ps 2(2)
2	Ancaman pidana minimum	tidak ada ancaman pidana minimum	ada ancaman pidana minimum	Ps 28, 29, 30, 31.	Ps 2(1), 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
3	Ancaman pidana denda maksimal	maks Rp 30 juta	maks Rp 1 milyar	Ps 28	Ps 2(1)
4	Ancaman pidana denda minimum	tidak ada ancaman	ada ancaman	Ps 28, 29, 30, 31.	Ps 2(1), 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12.
5	Ancaman pidana tambahan/pengganti	tidak ada sanksi	ada anksi	Ps 34c	Ps 18(3)

Tampak bahwa undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya dari pada undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, baik dari segi normatif maupun dari segi sanksinya.

d.      Aturan Peralihan

Di samping mengandung banyak kelebihan, ternyata dalam undang-undang Nomor31 Tahun 1999 terdapat pula kekurangan-kekurangan dimana pembuat undang-undang tidak melengkapi aturan peralihan. Hal ini berbeda pada waktu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menggantikan Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, Pembuat Undang-undang mencantumkan Pasal 36 (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) sebagai Aturan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan saat UU. Ini berlaku, tetapi diperiksa dan diadili setelah UU ini berlaku, maka diberlakukan UU yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Peranan Aturan Peralihan ini adalah mengatur keadaan yang terjadi, namun belum dituntaskan penanganannya hingga lahirnya UU baru. Tidak dilengkapinya Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 dengan Aturan Peralihan, terkesan telah terjadi kekosongan hukum sehingga tidak mustahil menimbulkan suatu pertanyaan dasar hukum yang akan bisa dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus perbuatan korupsi dalam era UU 3 tahun 1971, namun penanganannya pada era Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sedangkan dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 menyatakan :
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, secara sepintas nampak kesan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak bisa digunakan lagi sejak tanggal diundangkannya UU 31 Tahun 1999, yaitu tanggal 16 Agustus 1999, sebab UU 31 tahun 1999 tidak dilengkapi Aturan Peralihan, juga dengan merujuk asas umum dalam pasal 1 KUH Pidana UU Pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dapat digunakan terhadap perbuatan korupsi yang terjadi setelah tanggal 16 Agustus 1999.

Untuk mengatasi dilema demikian maka , aparat penegak hukum seyogianya merujuk pada Pasal 1 KUHPidana, Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menegaskan UU Pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, perbuatan pidana diadili berdasarkan UU Pidana yang sudah ada sebelum perbuatan pidana itu terjadi, dan bukan berdasarkan UU Pidana yang baru.

Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka Pasal 1 ayat (1 dan 2) KUHPidana berfungsi sebagai Aturan Peralihan. Bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah perbuatan pidana dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkannya ketentuan yang paling meringankan terdakwa.

Dengan merujuk pada rumusan tersebut di atas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHPidana, maka berkaitan dengan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diperoleh jalan keluar penyelesaiannya yang secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

·         berdasarkan rumusan tersebut di atas yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, maka aturan pidana yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menyidik, menuntut, dan mengadili Tindak Pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah aturan pidana korupsi yang sudah ada saat kasus itu terjadi yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

·         Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ternyata lebih berat baik dari segi normatif maupun sanksinya dari pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1971

·         berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana di atas, Aturan Pidana Korupsi yang lebih menguntungkan bagi tersangka adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 daripada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sementara bahwa :

·         Penyebutan dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi adalah dalam pengertian apabila Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menangani perbuatan korupsi yang terjadi atau dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999. Dengan landasan prinsip hukum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 masih dapat dipergunakan sebagai dasar hukum penindakannya.

Langkah hukum bagi penegak hukum yang ditempuh dapat mempergunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi atau dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999.

2.      Kelemahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Kelemahan Yuridis Materiil)

a.         Masalah kualifikasi delik.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak di cantumkan kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran

Akibatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan concursus, daluarsa penuntutan pidana dan daluarsa pelaksanaan pidana (contoh: Daluarsa penuntutan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran) Pasal 78 KUHP

1.        Kewenangan menurut pidana hapus karena daluarsa;

2.        Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

3.        Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

4.        Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun;

5.        Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

b.        Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus

Bagaimana bila ada factor yang memperingan pidana? Apakah pidana minimalnya atau maksimalnya yang diperingan atau diperberat?

Tidak adanya aturan atau pedoman khusus yang untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan system kumulasi

Contoh: Pasal 2 UU 31/1999 (memperkaya diri) diancam dengan kumulatif dan Pasal 3 UU 31/1999 (menyalahgunakan kewenangan) dirumuskan dengan kumulatif alternative, padahal secara teoritis bobot deliknya sama

c.         Pidana pokok korporasi hanya denda (Pasal 20)

Padahal jika dilihat seharusnya penutupan korporasi/pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu dapat dilakukan sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan

d.        Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi

Pasal 30 KUHP (apabila denda tidak dibayar diganti oleh pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterpakan untuk korporasi

e.         Tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat

f.         Atper dalam Pasal 43 A UU 20/2001 yang dinilai berlebihan yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP

g.        Formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2)

Dalam penjelasan

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan berbahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

Keadaan tertentu seperti Negara dalam keadaan bahaya, keadaan bencabna alam nasional mungkin terjadi hanya dalam waktu 50-60 tahun sekali begitu juga dengan krisis ekonomi, sehingga pidana mati sulit dijatuhkan

h.        Recidive

Dalam Pasal 486 KUHP sebenarnya bisa menjaring pengulangan untuk TPK delik jabatan UU 31/1999 yakni Pasal 8 (eks Pasal 415 KUHP), Pasal 10 (Pasal 417 KUHP), dan Pasal 12 sub f, g h (Pasal 425 KUHP)

Setelah keluarnya UU 20/2001 ketiga Pasal KUHP itu termasuk pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 43 B, sehingga tidak bisa dijaring dengan ketentuan recidive dalam KUHP